Direktur Diktis: Perlu Pemberian Reward Pelaksanaan ZI

sosialisasi ZIa

Jakarta (Pendis) – Sebagai tindak lanjut atas penetapan 40 PTKIN sebagai pilot project program Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Ditjen Pendidikan Islam, maka diselenggarakan sosialisasi secara serentak pada PTKIN yang telah ditetapkan.

Salah satu PTKIN yang ditetapkan sebagai pilot project ZI adalah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sosialisasi ZI di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlangsung pada Rabu, 22 Juni 2016 di Ruang Diorama Gedung Auditorium Harun Nasution. Hadir pada acara tersebut Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A (Direktur Diktis), Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A (Rektor), narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, serta para pejabat struktural di lingkungan kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kampus yang tengah dipimpin oleh mantan Direktur Diktis Kementerian Agama ini menyatakan siap untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Baginya, pembangunan ZI akan mendorong tercapainya World Class University (WCU) yang menjadi target UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dr. Rojikin, selaku narasumber dari Inspektorat Jenderal, menyampaikan bahwa program pembangunan ZI merupakan amanat Permen PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014. Inti dari pembangunan ZI adalah pencegahan korupsi dan peningkatan mutu pelayanan publik. Menurutnya, pencegahan terhadap korupsi itu harus lebih diutamakan ketimbang penanggulangan. “Pencegahan kan lebih baik daripada pengobatan”, ujarnya.

Peningkatan mutu pelayanan publik dalam hal ini adalah pelayanan terhadap kebutuhan studi mahasiswa. Rojikin menyayangkan jika sampai terjadi kasus mahasiswa yang terlambat lulus disebabkan tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak kampus, misalnya mahasiswa tidak mendapatkan bimbingan skripsi secara rutin karena kesibukan dosen.

Pada sesi akhir, Prof. Dr. Amsal Bakhtiar, M.A menyampaikan bahwa tiap-tiap PTKIN perlu diberikan predikat apakah itu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian) beserta catatan-catatan lainnya. Reward diberikan kepada PTKIN yang dinilai unggul dalam pembangunan ZI. Hal ini akan mendorong antusiasme tiap-tiap PTKIN dalam melakukan pembangunan ZI. “Reward yang diberikan bisa dengan berbagai bentuk, misalnya penambahan anggaran”, pungkasnya disusul tepuk tangan dari para peserta.

(Nanang/ra).

sumber: http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=8138#.V3HV36IdaEQ

7 Universitas Berkomitmen Cegah Korupsi

kpk ri1

Ibarat peribahasa, “Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul.” Seperti itulah filosofi melawan korupsi yang harus diberantas secara gotong-royong. Mewujudkan Indonesia yang bersih bukan hanya tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perlu adanya kerjasama antalintas instansi, baik dari akademisi maupun masyarakat yang berpartisipasi.

Untuk itu, KPK menggandeng tujuh perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek dalam upaya pencegahan korupsi di negeri ini. KPK melakukan kerjasama dalam pemanfaatan informasi dan publikasi yang secara resmi diwujudkan pada 15 Juni 2016 di Gedung KPK, Kuningan Jakarta.

Ketujuh universitas itu, yakni Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Atma Jaya, Universitas Paramadina, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Continue reading 7 Universitas Berkomitmen Cegah Korupsi

Jelang Hari Raya Idul Fitri, KPK Imbau Tolak Gratifikasi

KPK RI

Jakarta, 25 Juni 2016. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya memiliki risiko sanksi pidana. Hal ini didasari Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. UU No 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, apabila dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib dilaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut. Hal ini disampaikan terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437 H.

KPK juga berharap, para pegawai negeri dan penyelenggara negara bisa menjadi teladan bagi masyarakat dengan menolak dan menghindari, baik permintaan maupun penerimaan gratifikasi dari rekanan atau pengusaha atau masyarakat yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Pada penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa gratifikasi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Continue reading Jelang Hari Raya Idul Fitri, KPK Imbau Tolak Gratifikasi

KPK Gandeng UIN Jakarta Kerjasama Publikasi Ilmiah

KPK-UIN-1

Jakarta, BERITA UIN Online— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN Jakarta) menandatangani nota  kesepahaman dan perjanjian kerjasama (PKS)  tentang pemanfaatan informasi dan publikasi ilmiah, di ruang Aula KPK, Rabu (15/6).

Penandatangan nota kesepahaman dilakukan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor UIN Jakarta  Prof Dr  Dede Rosyada MA. Sedangkan penandatangan  PKS dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Muhammad Laode Syarif PhD dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof Dr Murodi, MA.

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi empat hal yaitu pendidikan anti-korupsi, kajian dan riset, pengabdian masyarakat, kampanye anti-korupsi, serta penyediaan narasumber dan ahli.

Continue reading KPK Gandeng UIN Jakarta Kerjasama Publikasi Ilmiah

Berantas Korupsi, UIN Jakarta Dukung KPK

KPK-UIN-Jakarta-300x182

Jakarta, BERITA UIN Online— UIN Jakarta berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan segala bentuk tindakan korupsi. Komitmen dituangkan dalam penandatangan naskah kerjasama antara UIN Jakarta bersama enam perguruan tinggi se-Jabodetabek dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Auditorium KPK, Rabu (15/06).

Penandatanganan komitmen dilakukan masing-masing pimpinan perguruan tinggi. Selain Prof. Dr. Dede Rosyada dari UIN Jakarta, beberapa pimpinan lain adalah Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis M.Met (Rektor UI), Prof. Dr. Djaali (Rektor UNJ), Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc (Rektor IPB), Prof. Firmanzah, Ph. D (Rektor Universitas Paramadina), dan Ir. Hj. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D. (Wakil Rektor IV Universitas Trisakti). Dari KPK sendiri, naskah kerjasama ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Agus Rahardjo.

Menurut Dede, sebagai perguruan tinggi dengan masyarakat akademi yang memahami persoalan korupsi dan kerugian yang ditimbulkannya, UIN Jakarta berkomitmen turut serta memberantas berbagai bentuk tindak pidana korupsi. “UIN Jakarta punya kewajiban sama dalam memberantas bentuk-bentuk penyelewengan keuangan negara,” ujar Dede.

Continue reading Berantas Korupsi, UIN Jakarta Dukung KPK

UIN Jakarta dan Pendidikan Anti Korupsi

uin dan kpk

Korupsi dan Bahaya Sosialnya

RABU, 09 September lalu, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta melakukan talkshow tentang pendidikan anti korupsi bagi para mahasiswa dan civitas academica lainnya. Selain saya, Rektor Prof Dr Dede Rosyada MA, ada dua narasumber lain, yakni Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP dan Ketua Dewan Mahasiswa UIN Jakarta Muhammad Ulum. Talkshow diselenggarakan hasil kerjasama KPK dengan UIN Jakarta dalam rangka mensosialisasikan channel Anti Corruption Clearing House (ACCH) yang diluncurkan KPK sejak 2014 lalu dengan memuat banyak informasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KPK sebagai lembaga yang diberi kewenangan penuh oleh Undang-Undang untuk melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui penindakan maupun pencegahan.

UIN Syarif Hidayatullah sendiri, sebagaimana universitas-universitas lainnya di Indonesia, melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi dengan memberikan program pendidikan anti korupsi bagi mahasiswanya. Sebagai perguruan tinggi, UIN tidak bisa melarang para alumninya untuk memasuki profesi layanan publik di lembaga-lembaga pemerintahan yang membelanjakan uang negara, atau mungkin menjadi pengusaha yang bermitra dengan pemerintah, apakah sebagai vendor, kontraktor atau jasa-jasa lain yang lazim dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Yang bisa UIN lakukan hanya memberikan pemahaman awal tentang korupsi dan dampaknya secara ekonomi dan sosial. Harapannya, dengan pemahaman yang baik tentang korupsi dan dampak negatifnya, mereka akan tumbuh sebagai putera-putera bangsa yang siap ‘memerangi’ korupsi di berbagai lini profesi mereka.

Continue reading UIN Jakarta dan Pendidikan Anti Korupsi